Cangkir kopi yang sedang saya pegang nyaris jatuh ketika saya dengar peristiwa amuk massa di Distrik Waena, Jayapura, Papua, Kamis pekan lalu. Saya membatalkan menyeruput kopi, memilih menyimak kabar duka itu. Rasanya, aksi kekerasan, bentrokan, kerusuhan, belum juga surut dari tanah Papua. Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban. Dan seperti biasa, usai kerusuhan pemerintah menyatakan sedang terjadi ancaman dan berjanji menyelesaikannya sebaik-baiknya, secepat-cepatnya.

Provinsi terluas di Indonesia itu merupakan kawasan yang luar biasa. Di dalamnya terkandung sumber daya alam dan sumber daya manusia yang amat penting bagi keberlangsungan wilayah Nusantara. Anehnya, selalu banyak kisah menyedihkan muncul dari benua mutiara hitam nan elok itu. Mulai dari kelaparan, kemiskinan, penembakan, bentrokan rakyat dengan aparat, serta aksi-aksi anarkis yang selalu menyudutkan rakyat. Padahal banyak perusahaan asing menambang uang di Papua. Pemerintah pusat dan daerah pun juga seperti kian jauh dari rakyat.

Dengan kondisi geografis yang masih memerlukan infrastruktur kuat, seharusnya Papua perlu mendapat prioritas dalam pembangunan. Namun yang terjadi justru para pemimpin pemerintahan selalu tertinggal oleh berbagai kecamuk dan pergolakan di Papua. Para pengelola Negara di Jakarta nyaris tak punya kedekatan dengan rakyat Papua. Ini mengingatkan saya pada sosok Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang tak pernah berhenti memikirkan nasib rakyatnya.

Umar bin Abdul Aziz menganggap rakyat seperti saudara dan anak-anaknya sendiri. Dia juga tak ingin menodai rakyatnya dengan tindakan korup. Saking hati-hatinya agar tidak mencederai rakyat, dia menutup hidung ketika melewati bau harum yang merebak dari Baitul Mal, lembaga ekonomi di zaman itu. Meskipun hanya bau, dia merasa tak berhak menghirupnya karena bau itu berasal dari lembaga yang dikelola untuk kemakmuran rakyat.

Jika rakyat Papua mendapat kemuliaan dari pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, tentu persoalan kelaparan, kemiskinan, penembakan, bentrokan rakyat dengan aparat, serta aksi-aksi anarkis yang selalu menyudutkan rakyat, tak akan terjadi. Perasaan mendapat perhatian dari para pemimpin dan pengelola pemerintahan di Jakarta pasti akan mempersempit keterasingan mereka dari Negara.

Perkara perlunya pemerintah meningkatkan perhatian buat rakyat Papua ini sepertinya sudah tidak bisa ditawar lagi. Sudah bukan waktunya hanya sekedar pidato dari istana kepresidenan untuk merespon peristiwa yang terjadi. Perlu langkah nyata dan gerak cepat. Jika pemerintah tak bisa mengubah cara menangani Papua, kawasan yang amat dicintai bangsa Indonesia itu bisa lepas dari genggaman Ibu Pertiwi. Kunci dari mengeliminir semua persoalan itu adalah mencurahkan perhatian lebih luas buat rakyat Papua. Mulai dari infrastruktur, pemerataan ekonomi, pendidikan, dan hal-hal fundamental lainnya.

Merasakan keterasingan saudara-saudara di Papua dari kehadiran pemerintah pusat mengingatkan saya pada surat Imam Ali kepada Malik Asytar ketika diangkat menjadi pemimpin Mesir. “Jangan lama-lama menutup diri dari rakyatmu karena akan menyebabkan dangkalnya pemahaman atas persoalan yang dihadapai rakyatmu,” tulis Imam Ali dalam suratnya. Semua rakyat butuh sentuhan dan belaian kasih sang pemimpin, termasuk rakyat Indonesia di Papua.